Bocoran SGP — Hingga akhir Oktober 2025, penyerapan anggaran untuk program ketahanan pangan tercatat masih di bawah target. Data terbaru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi anggaran di sektor vital ini baru mencapai Rp93,4 triliun.
Angka tersebut, seperti dijelaskan oleh Tri Budhianto, Direktur Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kemenkeu, setara dengan 64,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp144,6 triliun.
“Alokasi anggaran ini disalurkan melalui pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan investasi,” ujar Tri dalam suatu acara di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).
Rincian Penyerapan Anggaran
Dari total Rp93,4 triliun yang telah direalisasikan, penyalurannya terbagi ke dalam beberapa saluran. Sebagian besar, yakni Rp57,4 triliun, disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang dikelola oleh sejumlah kementerian dan lembaga.
Lembaga-lembaga tersebut antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pangan Nasional, Badan Karantina Indonesia, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Sementara itu, realisasi melalui transfer ke daerah mencapai Rp13,9 triliun. Sedangkan alokasi melalui pembiayaan investasi tercatat sebesar Rp22,1 triliun.
Komposisi Alokasi dan Cakupan Program
Secara keseluruhan, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp144,6 triliun dalam APBN 2025 dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Sebanyak Rp59,4 triliun dianggarkan untuk belanja Kementerian/Lembaga, dan Rp63 triliun untuk belanja non-K/L, yang mencakup komponen seperti subsidi.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp22,2 triliun untuk daerah, yang disalurkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, serta hibah.
Tri Budhianto menekankan bahwa cakupan program ketahanan pangan sangat luas, tidak hanya fokus pada komoditas beras semata. “Ketahanan pangan juga mencakup infrastruktur pendukung produksi. Inilah alasan mengapa Kementerian PU juga mendapat alokasi anggaran yang signifikan dalam program ini,” jelasnya.
Tantangan Realisasi: Keuangan vs Fisik
Meski angka realisasi keuangan terlihat masih di kisaran 64,6%, pejabat Kemenkeu memberikan catatan penting. Tri mengakui bahwa penyerapan anggaran ini memang masih dapat ditingkatkan. Namun, dia juga menjelaskan bahwa dalam program yang melibatkan infrastruktur, realisasi keuangan seringkali tidak berjalan linear dengan realisasi fisik di lapangan.
“Untuk alokasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, realisasi fisik biasanya lebih dahulu berjalan. Pencairan dananya seringkali menyusul setelah progress pekerjaan tertentu tercapai atau setelah kontrak terlaksana. Jadi, bisa saja progres fisiknya sudah maju, tetapi realisasi penyerapan dananya di sistem keuangan negara tampak tertinggal,” tutur Tri menutup penjelasannya.
Data ini memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan, sekaligus menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam menyerap anggaran untuk program-program strategis nasional.