TVTOGEL — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati akhirnya memutuskan hasil hak angket terhadap Bupati Sudewo bukan berupa pemakzulan, melainkan rekomendasi perbaikan kinerja. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (31/10/2025) dan disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat DPRD Pati.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa hasil rapat menyepakati penyampaian pendapat DPRD terhadap kebijakan Bupati Pati dalam bentuk saran dan rekomendasi agar kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan di sisa masa jabatan.
“Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati telah menyetujui hasil hak angket berupa rekomendasi untuk perbaikan kinerja Bupati pada tahun-tahun berikutnya. Itu sudah menjadi keputusan rapat paripurna,” kata Ali dalam keterangannya.
Wacana Pemakzulan Gagal Disetujui Mayoritas Anggota DPRD
Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dan masyarakat sempat menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Kebijakan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% pada 2025 menjadi pemicu utama munculnya polemik.
Kenaikan tersebut dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dinilai terlalu membebani masyarakat dan memunculkan kritik tajam terhadap kinerja kepala daerah.
Dalam rapat paripurna, voting dilakukan setelah upaya musyawarah tidak mencapai mufakat. Hasilnya, 13 anggota DPRD—mayoritas dari Fraksi PDIP—mendukung pemakzulan, sementara 36 anggota lainnya menolak dan memilih opsi rekomendasi perbaikan.
“Dari tujuh fraksi di DPRD, hanya Fraksi PDIP yang mendukung pemakzulan, ditambah satu anggota dari Nasdem. Selebihnya menolak dan menyepakati rekomendasi kinerja,” jelas Ali.
Bupati Sudewo Apresiasi Masukan DPRD
Menanggapi hasil keputusan tersebut, Bupati Pati Sudewo menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pelaksanaan hak angket yang dinilai sebagai bentuk pengawasan konstruktif terhadap pemerintah daerah. Ia berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan.
“Kami sudah mendengarkan dan mencatat semua masukan dari anggota dewan sebagai bahan evaluasi dan pedoman untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” ujar Sudewo dalam sambutannya secara virtual.
Langkah Selanjutnya: Fokus pada Perbaikan dan Transparansi
Dengan keputusan ini, DPRD Pati berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pajak dan pelayanan masyarakat. Rekomendasi tersebut juga dianggap sebagai bentuk penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati menandai berakhirnya polemik pemakzulan, sekaligus membuka babak baru bagi Bupati Sudewo untuk melakukan pembenahan dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
About the Author
